SANKSI BAGI YANG TERLAMBAT MENGURUS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dispendukcapil | 11-03-2015

Sebagai penduduk yang baik hendaknya kita harus selalu peka terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi  pada kita sendiri ataupun  pada penduduk lainnya, peristiwa – peristiwa yang kita alami terutama yang menyangkut tentang peristiwa kependudukan contohnya kepemilikan KTP , KK, pernikahan, kelahiran, kematian.

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 yang berbunyi “ Peristiwa Kependudukan adalah Kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.” Untuk itu kita sebagai penduduk yang baik harus segera melaporkan peristiwa yang kita alami kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menurut UU No. 24 Tahun 2013 juga menyatakan tentang pelayanan  tidak dipungut biaya    ( gratis ), semula hanya untuk penerbitan KTP-el,  di  ubah menjadi  gratis  untuk penerbitan semua dokumen kependudukan ( KK dan KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Peceraiaan, Akta Pengakuan Anak, Sepanjang diurus Tepat waktu, Jika tidak diurus tepat waktu akan di kenakan sanksi. Sesuai dengan UU no 24 tahun 2013 dan Peraturan Daerah no 2 tahun 2014 tanggal 22 April tahun 2014 yaitu dikenakan sanksi denda administrasi sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) bagi Warga Negara Indonesia (WNI)  dan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) bagi Warga Negara Asing (WNA).

Batas Waktu Kepengurusan dokumen-dokumen yang terkena Sanksi denda administrasi adalah sebagai berikut :

  1. Peristiwa Kependudukan :
  1. Pindah datang bagi  Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap diatas 30 (tiga puluh) hari.
  2. Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah Pindah datang ke Luar Negeri dan berstatus menetap di Luar Negeri wajib melaporkan di Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
  3. Pindah datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia diatas 14 (empat belas) hari.
  4. Pindah datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Warga Indonesia diatas 14 (empat belas) hari.
  5. Perubahan status  Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap diatas 14 (empat belas) hari.
  6. Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap diatas 14 (empat belas) hari.
  7. Perubahan KK diatas 14 (empat belas) hari.
  8. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4).

 

  1.  Periatiwa Penting
  1. Kelahiran :
  1. Pencatatan Kelahiran Penduduk Banyuwangi diatas 60 (enam puluh) hari.
  2. Pencatatan Kelahiran Penduduk Banyuwangi yang lahir di luar Wilayah NKRI diatas 30 (tiga puluh) hari.
  3. Pencatatan Kelahiran Penduduk Banyuwangi yang lahir di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang diatas 30 (tiga puluh) hari.
  1. Perkawinan
  1. Pencatatan Perkawinan diatas 60 (enam puluh) hari Sejak tanggal pemberkatan.
  2. Pelaporan Perkawinan Penduduk Banyuwangi yang telah mencatatkan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI (sudah mendapatkan Akta Perkawinan di Luar Negeri) diatas 30 (tiga puluh) hari.
  1. Pencatatan Pembatalan Perkawinan diatas 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
  2. Perceraian :
  1. Pencatatan Perceraian diatas 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
  2. Pelaporan Perceraian Penduduk Banyuwangi yang telah mencatatatkan Percerain di Luar Wilayah NKRI (sudah mendapatkan Akta Perceraian di Luar Negeri) diatas 30 (tiga puluh) hari.
  1. Pencatatan Pembatalan Perceraian diatas 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
  2. Pencatatan Pengakuan Anak
  1. Warga Negara Indonesia oleh Penduduk Banyuwangi diatas 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Negeri oleh penduduk.
  2. Pelaporan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Luar NKRI (sudah memiliki Akta kelahiran dari Negara Asing) oleh Penduduk Banyuwangi diatas 30 (tiga puluh) hari.
  1. Pengakuan anak :

Pencatatan Pengakuan Anak diatas 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu Kandung dari anak yang bersangkutan.

  1. Pengesahan anak :

Pencatatan Pengesahan diatas 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.

  1. Perubahan nama :

Pencatatan Perubahan Nama diatas 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.

  1. Perubahan Status Kewarganegaraan:

Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia diatas 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji setia oleh Pejabat.

  1. Peristiwa Penting lainnya :

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatas 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.

 

 

Download SOP

Situs Terkait