PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PASAL 1 UU NO 24 Tahun 2013

Tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melaluai pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor  lain.

 

Berdasarkan UU no 24 Tahun 2013 

 

  1. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk,  pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
  2. Peristiwa Kependudukan adalah Kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
  3. Masa berlaku KTP-el yang semula 5 ( lima ) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP - el, antara perubahan status, perubahan nama, perubahan alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamin, baik yang sudah diterbitkan maupun  yang akan diterbitkan.
  4. Pencetakan dokumen / personalisasi KTP - el yang selama ini dilaksanakan terpusat diJakarta, pada tahun 2014 dan seterusnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota, sesuai dengan amanat pasal 8 ayat  1  huruf  C  UU  Nomor  24  Tahun2013.
  5. Larangan untuk tidak dipungut biaya ( gratis ), semula hanya untuk penerbitan KTP-el,  di  ubah menjadi  gratis  untuk penerbitan semua dokumen kependudukan ( KK dan KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Peceraiaan, Akta Pengakuan Anak, Sepanjang diurus Tepat waktu, Sesuai dengan UU no 24 tahun 2013 dan Peraturan Daerah no 2 tahun 2014 tanggal 22 April tahun 2014yaitu dikenakan sanksiadministrasi sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluhribu rupiah ).
  6. Kartu Tanda Penduduk elektronik,  selanjutnya  di  singkat  KTP-el   selanjutnya dilengkapi dengan cip  yang  menjadi identitas penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instasi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.
  7. Dalam  KTP-el  rusak atau hilang Pemilik wajib melapor kepada Instansi Pelaksana Melalui Cama tatau Lurah / Kepala Desa Paling Lambat 14 hari dan melengkapi:

1.Surat kehilangan dari polsek setempat

2. Surat peryataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

  1. Setiap orang yang memerintahkan dan / atau memfasilitasi dan atau memanipulasi data kependudukan dan atau element data penduduk sebagaimana di maksud pasal 77 di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 75.000.000.000, ( tujuh puluh lima juta rupiah).

 

 

ALUR KERJA PROSES PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ( KTP-el/ KK) SECARA UMUM

 

Persyaratanuntuk KTP-el :

  1. Masuk dalam database SIAK DAN AFIS
  2. Tidak ada perubahan data
  3. Hilang atau rusak :
  1. Laporan dari kepolisian
  2. Surat pernyataan kronologis kehilangan di atasmaterai Rp.6000,-

( enamribu rupiah )

Kartu Keluarga

Kartu Keluarga selanjutya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama ,susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identifikasi anggota keluarga.

 

 

 

 

PersyaratanPenerbitan KK

1. Baru

a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing

b. Foto copy atau memajukan Kutipan Akta Perkawinan / Nikah

c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah

d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Wni yang dating dari luar

negeri ( SKPLN )

e. Ijasah terakhir

 

2. Perubahan / Penambahan Anggota Keluarga

a. Izin Tinggal Tetapbagi OrangAsing

     1. KK Lama

     2. Kutipan Akta Kelahiran atau surat keterangan dari penolong persalinan

b. Numpang KK

          1. KK Lama

2. KK yang akan di tumpangi

3. Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk yang pindah

4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi  WNI  yang dating dari

Luar negeri

 

3. Perubahan / Pengurangan Anggota Keluarga

    a. KK Lama

b. Surat Keterangan Kematian dari Desa / Kelurahan

c. Surat Keterangan Pindah Keluar

 

4. Hilang / Rusak

a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepala Desa / Kelurahan

b. KK yang rusak

c. Foto copy atau menunjukkan dokumen kependudukan

d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing

 

Surat Pindah

Surat Pindah adalah Surat  yang  dikeluarkan oleh Instasi Pelaksana (  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ) untuk Warga Indonesia yang melaporkan Kedatangan guna masuk menjadi penduduk di Kabupaten Banyuwangi sebagai dasar menjadi penduduk di Kabupaten Banyuwangi sebagai dasar penerbitan KK, dan KTP dan berlaku selama 30 hari sejak tanggal diterbitkan , dengan denda keterlambatan sebesarRp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

Syarat :

1. PindahDatang

  1. Asli SKPWNI ( Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia )  dan

Biodata penduduk

  1. Surat Nikah / Surat Cerai / Surat Kematian yang mendukung status  
  2.  
  3. AkteKelahiran, Ijasah masing–masing anggota keluarga
  4. Pas Photo 4 x 6 = 4 lembar
  5. KK yang ditumpangi

 

 

 

 

 

 

 

2. PindahKeluar

  1. Surat Pengantar dari Kecamatan
  2. Formulir F 1.36 dari kecamatan
  3. Asli KK dan KTP
  4. Surat Nikah / Surat Cerai / Surat Kematian yang mendukung status

Seseorang

  1. Pas Photo 4 x 6 = 4 lembar

 

 

 

Download SOP

Situs Terkait